PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh
PSAK

PERPAJAKAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas yang seperti yang dijelaskan dalam UU berikut ini:

1.             penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

2.             impor Barang Kena Pajak;

3.             penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

4.             pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5.             pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6.             ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha  Kena Pajak;

7.             ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

8.             ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

PPN dikenakan pada tiap rantai perdagangan atau proses produksi. Jumlah pajak yang dibayarkan adalah nilai tambah yang ditambahkan terhadap produk/jasa tersebut. Hal ini yang membedakan dengan PPNBM Pajak Penjualan Barang Mewah. PPnBM dikenakan atas nilai jual dan tidak dapat dikreditkan (kecuali untuk barang mewah yang dieksport maka PPnBM dapat dikreditkan). Untuk menghindari pajak berganda maka PPnBM hanya dipungut di perusahaan manufaktur/penghasil dan importir barang mewah tersebut.

PPN diadministrasikan dengan faktur pajak. Pajak akan diadministrasikan setiap masa (bulan). Setiap ada penyerahan barang / jasa kena pajak terutang PPN sering disebut pajak keluaran. Pada saat membeli barang atau menggunakan jasa yang terutang PPN, maka pajak yang dibayarkan menjadi pajak masukan. Selisih pajak masukan dan keluaran akan dibayarkan oleh pengusaha kena pajak pada bulan berikutnya.

Pajak terutang pada saat:

a.              Saat penyerahan barang/jasa kena pajak, tergantung cara penyerahannya.

b.             Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Pajak terutang melalui faktur Pajak. Secara lebih detail UU mengatur bahwa faktur pajak dibuat pada saat:

1.             saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

2.             saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

3.             saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

4.             saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5.             pada akhir masa pajak, dalam hal PKP membuat faktur pajak gabungan.

Pembayaran pajak atas PPN terutang dilakukan harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Untuk penyerahan kepada pemungut, faktur pajak dibuat pada saat tagihan diserahkan. Berdasarkan ketentuan umum maka faktur pajak ini akan dilaporkan pada SPT masa ketika faktur ini dibuat. Mengingat ini adalah PPN yang dibayar oleh pemungut, saat pembayaran tidak penting dari sisi perusahaan yang melakukan penjualan kepada pemungut.

Misalkan dalam masa Januari seorang pengusaha melakukan pembelian 1000 dengan PPN masukan 100. Dari jumlah pembelian tersebut dijual dengan harga 1.600 yagn terdiri dari 1000 diserahkan kepada pemungut dan 600 diserahkan kepada PKP biasa. Penyerahan kepada pemungut ditagihkan pada bulan Januari, namun baru dibayar oleh pemungut kepada perusahaan pada bulan Februari. PPN keluaran hanya sebesar 60 yang dari PKP biasa. Maka untuk masa Januari tersebut. Pajak keluaran 60 dan pajak masukan 100 sehingga pajak lebih bayar sebesar 40. Kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan perusahaan seharusnya akan membayar kurang pajak 60 (160 – 100 = 60). Namun perusahaan sudah membayar ke kas negara karena penyerahan kepada pemungut sebesar 100, sehingga terjadi kelebihan pembayaran 100 – 60 = 40.

Hal yang perlu diperhatikan juga dalam PPN adalah PPN Masukan. Tidak semua PPN masukan dapat dikreditkan. Ada ketentuan khusus terkait dengan hal ini. UU juga mengatur mengenai PPN yang ditanggung pemerintah dengan ketentuan berikut:

1.              Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, PPN Masukannya dapat dikreditkan

2.              Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BarangKena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Perlu mendapatkan catatan bahwa pengusaha yang menghitung penghasilannya dengan menggunakan norma dalam menghitung PPN berlaku ketentuan khusus. PPM masukannya sebesar 80% dari pajak keluaran.

Sumber : Martani, Dwi, Perpajakan.

Soal Akuntansi Keuangan Menengah II

1.      Apakah yang maksud dengan:

a.    Ekuitas

b.    Investasi

c.    Pengakuan pendapatan

d.   Saham biasa

e.    Saham Preferen

f.     Investor

g.    Investee

2.      Mengapa perusahaan membeli sahamnya yang beredar?

3.     Mengapa perusahaan mengeluarkan saham bernilai nominal dan saham tanpa nilai   nominal?

4.      Jelaskan apa yang di maksud dengan:

a.    Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.

b.    Pendapatan dari  penjualan konsinyasi

c.    Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi

5.  PT ABC memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2018 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar Rp18.000.000.000. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2018, dengan taksiran biaya Rp16.000.000.000. Pada akhir tahun 2020, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi Rp16.100.000.000. Berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut:

Keterangan	2018	2019	2020
Biaya s/d. tahun	4.000.000.000	11.664.000.000	16.200.000.000
Taksiran Bi. Peny. Sisa kontrak	12.000.000.000	4.536.000.000	-
Tagihan Kontrak	3.600.000.000	9.600.000.000	4.800.000.000
Kas yang diterima	3.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000

Hitunglah persentase penyelesaian dan buatlah jurnal tahun 2018, 2019 dan 2020!

AKUNTANSI KEUANGAN MENANGAH II


BAB 15
BAB 17
BAB 18

Soal Akuntansi Sektor Publik

1.      Apakah yang disebut dengan Akuntansi Sektor Publik ?

2.      Apakah tujuan Akuntansi Sektor Publik ?

3.      Apakah perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan sektor bisnis ?

4.  Bagaimanakah kebijakan Anggaran Sektor Publik yang di perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan !

5.   Berikan pendapat anda bagaimanakah cara yang harus ditempuh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan biaya relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat !

6.   Berikan pendapat anda tentang bagaimana menjadikan Akuntansi Sektor publik sebagai dasar pembuatan kebijakan publik !

7.  Berikan pendapat anda kenapa keuangan Negara harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, adil, transparan dan akuntabel !

8.      Identifikasikan potensi korupsi dalam sikus anggaran !

Soal Praktek Akuntansi Keuangan I

Silahkan kerjakan pada buku 2 untuk kartu Persediaan Barang:

A.

B.

C.

D.

    Selamat Mengerjakan !

Soal Teori Akuntansi  

Oleh: Kristanti Rahman, SE, M.Ak

1.  Soal:

a.  Jelaskan pengertian Laba !

b.  Sebutkan tujuan pelaporan !

c.   Sebutkan perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomik !

2.  Soal:

a.  Jelaskan laba dalam tataran semantik, sintatik, dan pragmatik !

b.  Sebutkan dan jelaskan jenis capital dan pengukurannya !

3.  Soal:

a.  Sebutkan pengertian ekuitas secara formal dan semantik !

b.  Jelaskan perbedaan kewajiban dan ekuitas !

c.   Sebutkan komponen-komponen ekuitas dan sumber perubahannya !

4.  Soal: Jelaskan pengertian:

a.  Modal disetor !

b.  Modal awal !

c.   Modal akhir !

d.  Modal sumbangan !

5.  Soal:

a.  Sebutkan pengertian perubahan harga akuntansi !

b.  Sebutkan masalah akuntansi yang berkaitan dengan perubahan harga !

c.  Sebutkan kelemahan dan keunggulan berbagai model akuntansi perubahan harga !